MoU Kemenakertrans dan Kapolri

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KEP.220/MEN/X/2010
Nomor : B/21/X/2010
TENTANG
PELAKSANAAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM BIDANG
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu sepuluh
(07-10-2010) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., selaku MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. JENDERAL POLISI Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. selaku
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, diperlukan pemberdayaan secara optimal melalui
pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

b. bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan

c. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka koordinasi penegakan
hukum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai peraturan
perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman bagi PARA
PIHAK dalam rangka koordinasi penegakan hukum di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya pelaksanaan
koordinasi penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian yang berkeadilan, serta menghormati hak azasi
manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penanganan:
a. calon TKl/TKI yang tidak sesuai prosedur;
b. tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai prosedur;
c. pemalsuan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi;
d. mogok kerja dan unjuk rasa; dan
e. permasalahan di permukiman transmigrasi.

Pasal 3

Dalam rangka koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup
Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK melakukan hal-hal sebagai
berikut:

a. saling memberikan informasi tentang adanya indikasi, rencana dan
perbuatan pihak tertentu yang melanggar hukum ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan mendahulukan tindakan
preventif.

Pasal 4

Dalam hal terdapat pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, segera dilakukan penanganan secara bersama-sama sesuai
dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Tim Kerja Pusat
yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang keanggotaannya terdiri dari
PARA PIHAK dengan memperhatikan usulan PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

(2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan penanganan masalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. melakukan penanganan permasalahan yang terjadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2;
c. menyusun teknis pelaksanaan penanganan masalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, ke dalam bentuk Standar Operasional
Prosedur (SOP).

(3) Dalam hal terjadi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
yang mempunyai dampak nasional maupun internasional maka dibahas
oleh PARA PIHAK dalam forum pimpinan.

Pasal 6

PARA PIHAK mendorong terbentuknya Tim Kerja di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan
tanggung jawab masing-masing.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan
secara berkala oleh PARA PIHAK dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan
masukan dalam pengembangan kerjasama selanjutnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 9

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur
dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.

 

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s