Pemerintah Harus Tertibkan Outsourcing Mulai dari BUMN

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/10/132311/Pemerintah-Harus-Tertibkan-Outsourcing-Mulai-dari-BUMN

JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah diminta menertibkan penyelenggaraan alih daya atau outsourcing yang melanggar ketentuan Undang-undang, dimulai dari perusahaan negara. “Ada pelanggaran kronis UU ketenagakerjaan, bahkan oleh pemerintah sendiri di banyak BUMN-nya,” keluh Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi, Rabu (10/11).

Dirinya prihatin pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan, terutama terkait penyerahan sebagian atau pemborongan pekerjaan (proses alih daya/ outsourcing), massif terjadi di banyak perusahaan, baik swasta maupun perusahaan pelat merah.   Zuber menyebutkan beberapa pelanggaran tersebut antara lain pelaksanaan alih daya pekerjaan utama atau terkait produksi utama (bisnis inti) perusahaan.

“Padahal, UU mensyaratkan hanya pekerjaan penunjang yang boleh dialihdayakan, seperti jasa kebersihan (cleaning service), penyedia makanan, tenaga pengamanan, jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, dan usaha penyediaan angkutan buruh,” katanya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menghapus frasa yang memuat perjanjian kerja waktu tertentu atau kerja kontrak sepanjang objek pekerjaan tersebut bersifat tetap. MK dalam hal ini mengabulkan gugatan uji materi UU ketenagakerjaan (UU nomor 13/ 2003) yang diajukan petugas meteran listrik PLN beberapa waktu lalu.

“Artinya, pekerjaan yang objeknya bersifat tetap, termasuk jasa penunjang pun dilarang untuk dialihdayakan.  Hal ini termasuk pula dalam kasus teller bank, sehingga Bank Indonesia akhirnya harus mengeluarkan regulasi yang melarang bank mengalihdayakan petugas teller,” katanya.

Pelanggaran lain yang memprihatinkan, menurut Zuber adalah ketentuan UU yang mengharuskan perusahaan penyedia jasa alih daya  berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau koperasi yang terdaftar di Kemenakertrans atau dinas tenaga kerja setempat. “Tetapi kenyataannya, banyak penyedia jasa alih daya hanyalah ormas, lembaga pelatihan, pendidikan, dan individu,” imbuh dia.

Akibatnya, perlindungan terhadap pekerja alih daya sangat minim, bahkan cenderung terjadi pemiskinan terhadap buruh alih daya, karena upah yang murah, tidak adanya tunjangan, bonus, dan jaminan sosial.

“Parahnya, perusahaan milik negara ikut-ikutan terlibat dalam masalah ini, bagaimana pemerintah mau mengatur swasta bila perusahaan negara pun justru memberi contoh buruk?,” sindir Zuber yang komisinya berkali-kali menerima aduan dari pekerja BUMN, seperti PLN, Pertamina, pekerja tambang, dan PT. Askes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s