Buruh Mogok, Itu Hak Mereka

http://www.natanews.com/1110/buruh-mogok,-itu-hak-mereka/

Natanews, Jakarta, Aksi mogok nasional yang digelar serentak para buruh di Indonesia, Rabu (3/10), dibenarkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) menyatakan, mogok nasional menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing (alih daya), penghapusan politik upah murah, dan jaminan kebebasan berserikat, tidak melanggar hukum.

Muhamad Isnur, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan LBH Jakarta menyebutkan, Pasal 137 Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa mogok kerja adalah sebagai hak dasar pekerja/buruh.

Pasal 143 menegaskan, siapa pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai.

Pemerintah dan perusahaan tidak boleh melarang apalagi melakukan penangkapan, kekerasan serta mengurangi hak pekerja/buruh yang mogok kerja. LBH Jakarta siap membantu dan mendampingi buruh/pekerja yang mendapatkan permasalahan dalam melaksanakan haknya untuk melakukan mogok kerja.

Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta menimpali, dalam lima tahun terakhir, kasus yang menyangkut masalah perburuhan merupakan kasus yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, karena satu kasus bisa melibatkan ratusan bahkan ribuan pekerja.

“Lima tahun ini, kami menilai pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan semakin buruk dan meningkat. Hal ini diperparah dengan sangat lemah dan tidak berfungsinya pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan,” kata Febi, dalam siaran pers.

LBH Jakarta juga mencatat pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap aturan ketenagakerjaan hampir tidak ada penegakan hukumnya. Pemberian upah di bawah ketentuan upah minimum regional dan pelarangan berserikat adalah tindak pidana. Namun, hingga hari ini, hampir tidak ada pengusaha yang terkena proses hukum. Padahal, pengaduan sudah sangat sering dilakukan buruh kepada Polri dan Pengawas Ketenagakerjaan.

LBH juga menilai hampir tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap pelanggaran sistem kontrak dan outsourcing. Sebaliknya, pemerintah semakin melegalkan dan mempermudah pelaksanaan outsourcing. Buruh diarahkan untuk berhadapan dengan perusahaan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Sementara itu, ratusan ribu buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) melakukan aksi mogok nasional menuntut tiga hal yakni, hapus sistem outsourcing, tolak upah murah, dan jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat.

“Tiga tuntutan itu ditujukan kepada pemerintah khususnya Menkokesra dan Menakertrans untuk merevisi permenaker mengenaik kebutuhan hidup layak dan 60 item menjadi 84-122 item,” kata Presiden MPBI, Andi Gani Nena Wea saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (3/10).

Andi juga mengatakan, aksi mogok nasional murni gerakan bermotif ekonomi, karennya para buruh sangat serius untuk dapat menghapuskan praktek outsourcing terutama yang tidak sesuai UU ketenagakerjaan No. 13.

MPBI, kata Andi, mendesak pemerintah mengeluarkan Permenaker mengenai pelarangan outsourcing diluar 5 jenis pekerjaan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

“MPBI mendesak kepada pemerintah untuk memutuskan iuaran pekerja dalam jaminan kesehatan SJSN ditanggung oleh pengusaha sesuai dengan iuran jaminan kesehatan dalam program Jamsostek saat ini, dimana pengusaha menangung iuran 3 persen untuk pekerja lajang dan 6 persen untuk pekerja yang berkeluarga,” terangnya. *** (077

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s