#StopUnionBusting

revo.jpg

Tentu ada hal aneh ketika sarjana2 alumni ITS, ITB, ITTelkom, UI,  UnDip, dll yang kerja di PT. Huawei berdemonstrasi. Tuntutan sangatlah normatif, merujuk Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

 

  • Mempermanenkan pekerja yang berdasarkan masa kerja sudah harus dipermanenkan (UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003: Pasal 58-59).
  • Mentransfer kontrak pekerja kepada PT. Huawei dari perusahaan-perusahaan outsourcing sesuai Peraturan Menteri No.19 tahun 2012.
  • Menghapuskan sistem kerja outsourcing di PT. Huawei Tech Investment sesuai Peraturan Menteri No.19 tahun 2012.
  • Pembatasan jumlah serta penertiban Tenaga Kerja Asing yang harus disesuaikan UU yang berlaku tentang IMTA, KITAS, JABATAN dan standar kompetensi. (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003: Pasal 42-Pasal 46; Peraturan Menteri No.40 Tahun 2012).
  • Merundingkan Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja (SEHATI) dengan perusahaan. (UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003: Pasal 116 – 135; Peraturan Menteri No.16 Tahun 2011: Pasal 12 – 30).

 

Semua tuntutan tersebut digaungkan pada aksi mogok tgl 29-30 November 2012 di seluruh kantor cabang, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Bali, dll.

Pada tanggal 30 November 2012 tercapailah Perjanjian Bersama antara serikat pekerja (SEHATI) dan perusahaan atas tuntutan-tuntutan tersebut. Namun pada perjalanannya hingga Februari 2013 Perjanjian Bersama tersebut tak kunjung dilaksanakan oleh perusahaan.

Bahkan satu persatu pengurus serikat pekerja dan aktivis serikat pekerja (sehati) di-PHK di berbagai daerah: Surabaya, Bandung, Semarang, dll. Hingga akhir Februari 2013 sudah ada 25 pengurus dan aktivis di PHK, bahkan ada juga kriminalisasi terhadap Ketua Umum Sehati.

Awal Maret, Serikat Pekerja (Sehati) melakukan aksi mogok atas tidak dilaksanakannya Perjanjian Bersama yang sudah diaktakan di PHI. Aksi mogok tersebut justru dibalas dengan surat peringatan terhadap 55 aktivis. Pertengahan Maret 2013, Sehati mengadu ke Komisi IX DPR-RI.

Terkait dugaan penyalahgunaan penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing), SEHATI juga sudah menyampaikan laporan ke KPK perihal bukti email penyuapan dari PT. Huawei kepada Imigrasi.

Akhir April, Sehati melengkapi dokumen pengaduan ke Komisi IX DPR RI dan juga melaporkan Union Busting ke Polda Metro Jaya. Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Surabaya & Semarang dengan PT. Huawei untuk kasus PHK pengurus & aktivis Serikat Pekerja (Sehati) sudah dilakukan.

Setelah mediasi dilakukan, terbitlah anjuran dari Disnaker Surabaya & Semarang untuk  kembali mempekerjakan para pengurus & aktivis Serikat Pekerja SEHATI. Namun hingga lewat 10 hari kerja setelah anjuran Disnaker, PT. Huawei tak juga mempekerjakan kembali para pengurus & aktivis Serikat Pekerja SEHATI.

Hak-hak normatif pekerja sesuai peraturan per-UU-an yang berlaku harus dikedepankan.

Ketika hak-hak normatif pekerja tidak dilaksanakan,maka nasib pekerja tidak menentu.

 Saat nasib pekerja tak menentu, maka pengaduan ke instansi terkait harus dilakukan.

Jika pengaduan-pengaduan tidak ditindaklanjuti, hal itu menjadi bukti lemahnya fungsi pengawasan.

Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan, maka peraturan perUUan telah dikangkangi pengusaha.

Kita tahu bahwa peraturan perUUan ketenagakerjaan negara ini cukup akomodatif untuk pekerja. Permasalahannya adalah ego pengusaha diperkuat oleh lemahnya pengawasan instansi pmrintah.

Sudah sepatutnya kerja pengawasan dari instansi pemerintah terus ditingkatkan. Minimnya jumlah pengawas bukanlah alasan, padahal jika mereka proaktif maka akan banyak problem terselesaikan. Inilah yang menjadi akar persoalan, pelaksanaan perUUan tidak sejalan dengan kinerja pengawasan.

Perundingan sana-sini menjadi nihilistik ketika pengawas diam saja & menumpuk permasalahan.

Saat ego pengusaha jadi pemenang & kinerja pengawas nihil, apakah pekerja hanya bisa mengadu ke Tuhan?

 

LAWAN… LAWAN… LAWAN…!!!

 

Salam SEHATI

 

Waduhh….. Hot Serial News Barbarisme Digital..

 

http://inet.detik.com/read/2013/01/29/111143/2154994/328/india-blokir-proyek-jaringan-huawei-dan-zte

India Blokir Proyek Jaringan Huawei dan ZTE

Achmad Rouzni Noor II – detikinet
Selasa, 29/01/2013 11:47 WIB
New Delhi – India benar-benar membuktikan ancamannya memblokir Huawei dan ZTE. Kedua vendor jaringan asal China ini tak diperkenankan untuk ikut serta dalam megaproyek pembangunan kabel optik nasional di India yang menelan biaya investasi sekitar USD 3,9 miliar.

Langkah ini ditempuh pemerintah India setelah mempelajari kasus penolakan Huawei dan ZTE di Amerika Serikat. Penegasan ini juga disampaikan oleh Departemen Telekomunikasi India yang memerintahkan tak ada campur tangan asing dalam pembangunan serat optik di area rural tersebut.

Seperti detikINET kutip dari ZDNet, Selasa (29/1/2013), keputusan ini terbit setelah Badan Riset Teknologi milik pemerintah menyarankan Huawei Technologies dan ZTE untuk tidak diberi izin mengikuti proyek yang di Indonesia bisa diibaratkan semacam tender Palapa Ring.

Alhasil, hanya vendor lokal yang direstui untuk ikut proyek jaringan nasional ini, antara lain Himachal Futuristic Communications (HFCL), ITI, Tejas Networks, Center for Development of Telematics (C-DoT), VMC Systems, Prithvi Infosystems, Sai Systems, United Telecoms, dan SM Creative.

Dalam memo internal yang dikirimkan badan riset ke Menteri Telekomunikasi R Chandrasekhar pada November 2012 lalu, Huawei dan ZTE diminta untuk tidak dilibatkan dalam proyek-proyek pemerintah yang bersifat sensitif setelah adanya hasil temuan dari kongres AS yang menyatakan kedua perusahaan memiliki hubungan dengan militer China.

Seperti diketahui, hasil investigasi dari Komite Intelijen AS bentukan parlemen negara tersebut menyarankan perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk menghindari bekerjasama dengan Huawei dan ZTE.

Laporan dari komite itu juga menyarankan setiap aksi korporasi yang melibatkan kedua vendor tersebut baik itu akuisisi, pengambilalihan, atau merger harus diblokir oleh regulator setempat.

Dalam laporan itu disarankan peralatan atau sistem teknologi informasi dan komunikasi dari pemerintah AS tidak menggunakan peralatan dari Huawei atau ZTE. Namun sayangnya, laporan itu tidak menyebutkan adanya bukti tentang keterlibatan kedua vendor itu terhadap pemerintah atau militer China.

Pemerintah China sendiri menolak tudingan keras tersebut dan meminta AS untuk memisahkan isu politik dengan ekonomi. Pihak Huawei di India juga menegaskan selalu mematuhi aturan yang berlaku di negeri itu dan menjadi vendor pertama yang menandatangani komitmen terkait masalah keamanan.

Pada 2010 lalu, Huawei bahkan menyatakan kesediaannya untuk membuka kode sumbernya untuk diperiksa oleh pakar yang ditunjuk pemerintah India. Huawei juga menyetujui konsesi aksi pemerintah India yang sempat melarang penggunaan peralatan dari vendor China di awal tahun, walau akhirnya larangan itu dicabut dua bulan kemudian.

Sementara di Indonesia, Huawei juga sempat diterpa masalah pada akhir November 2012 lalu. Para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Huawei Tech Investment (Sehati) melakukan aksi mogok kerja dengan alasan terlalu banyaknya tenaga kerja asal China yang dibawa ke Indonesia sehingga ada kesenjangan kesejahteraan.

Meski demikian, Huawei Technologies secara global pada akhir 2012 lalu mencatatkan omzet sebesar USD 35,3 miliar atau naik 8% dibandingkan pencapaian 2011. Penopang pendapatan selama 2012 lalu adalah dari pasar jaringan di luar China.

 

http://indo.wsj.com/posts/2013/02/04/barbarisme-digital-cina/

Barbarisme Digital Cina

Dalam sebuah kunjungan ke kantor kami di Amerika tahun lalu, seorang anggota legislatif yang tahu seluk-beluk urusan intelijen berkata bahwa dalam urusan spionase via internet, hanya ada dua jenis perusahaan di Amerika Serikat (AS): yang sistemnya pernah diretas, dan yang tidak tahu sistemnya sudah diretas.

Jadi, tak heran jika Wall Street Journal juga berhasil diretas.

Akun surat elektronik (surel) puluhan redaktur, reporter, dan penulis tajuk rencana WSJ telah diretas selama berbulan-bulan, atau malah lebih, oleh pemerintah Cina. Para peretas itu menembus sistem kami dan mengawasi pemberitaan kami tentang Cina. Tahun lalu, kami berhasil mengetahui aksi mereka dan mengambil sejumlah langkah pencegahan. Serangan serupa juga ditujukan kepada New York Times, yang meyakini pengintaian cyber itu dilakukan oleh unit militer Cina. Bahkan, tahun lalu, usaha pembobolan juga diarahkan pada Bloomberg News.

Kami berpendapat semua serangan itu berasal dari satu sumber belaka. Terkait dengan motif, kawan-kawan kami di New York Times menduga upaya itu berhubungan dengan investigasi mereka terhadap kekayaan keluarga mantan perdana menteri Cina, Wen Jiabao, yang dijuluki “si kakek.” Bloomberg meyakini peretasan itu terjadi usai munculnya pemberitaan mengenai orang-orang kaya yang punya hubungan darah dengan Xi Jinping, yang ketika itu menjabat wakil presiden Cina. Kini, Xi Jinping menduduki pos sekretaris jenderal.

Kami sendiri bisa menyebutkan sejumlah artikel di Wall Street Journal yang telah mempermalukan rezim Cina, terutama yang berkaitan dengan kejatuhan ketua Partai Komunis di Chongqing, Bo Xilai, tahun lalu. Pemerintah Cina sering berkeberatan dengan artikel-artikel tersebut. Negara itu kerap menyensor halaman WSJ yang memuat kisah korupsi Cina atau yang menerbitkan tulisan mengenai pihak-pihak antipemerintah—pejuang kemerdekaan Tibet dan Uighur—serta pemberontak lain yang menentang kesewenang-wenangan Beijing. Kami menganggap adanya sejumlah penulis tajuk rencana yang menjadi korban peretasan sebagai pencapaian jurnalistik.

Wall Street Journal melihat spionase cyber tidak hanya berkenaan dengan kisah-kisah tertentu yang dimuat. Tapi jauh melampaui itu. Pengintaian itu menargetkan sumber dan pemberitaan secara umum. Seperti yang telah ditemukan oleh Google, Nortel, maupun BAE Systems, peretasan—baik dengan tujuan pengawasan maupun pencurian kekayaan intelektual yang sifatnya komersil atau bahkan rahasia negara—telah menjadi gaya Cina.

Hal itu pula yang menjadi simpulan dari laporan yang disiapkan Komite Intelijen di DPR AS. Komite itu menyelidiki klaim oleh raksasa telekomunikasi Cina, Huawei dan ZTE, yang menyatakan keduanya bersih. Menurut klaim itu, ekspansi mereka ke AS takkan melahirkan risiko pengintaian cyber ataupun ancaman lain yang membahayakan infrastruktur penting.

Sebaliknya, komite itu menemukan, terutama di Huawei, adanya keterlibatan mantan direktur Akademi Rekayasa Informasi Angkatan Darat Cina dalam pendirian perusahaan. Huawei memiliki kedekatan dengan Partai Komunis dan pernah memanipulasi kepemilikannya. “Banyak perusahaan di AS pernah mengalami insiden ganjil atau bahkan mencurigakan ketika memakai peralatan Huawei atau ZTE,” demikian laporan itu. Kedua perusahaan itu menampik adanya dugaan tersebut.

Kami harap keduanya punya alasan lebih kuat ketimbang respons yang Wall Street Journal dapatkan dari para pejabat Cina ketika dihadapkan dengan bukti peretasan. “Pemerintah Cina melarang adanya serangan cyber dan telah melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk memerangi aktivitas semacam itu sesuai dengan perundang-undangan Cina,” seorang juru bicara dari Kedutaan Besar Cina berujar kepada Wall Street Journal.

Pernyataan itu sama kredibelnya dengan pernyataan ala Soviet era Andrei Groymko. Ketika para pejabat Cina bertanya-tanya kenapa perusahaan seperti Huawei sulit berkembang dan mendapatkan izin di luar negeri, mereka bisa menimbang bagaimana rasa ingin tahu dan pencurian ala Soviet merusak reputasi Cina.

***

Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa Cina melakukan itu dan apa yang mendasari keharusan pengintaian oleh rezim.

Dalam artikel opininya di WSJ tahun lalu, Mike McConnell, Michael Chertoff, dan William Lynn menyatakan “Pemerintah Cina memiliki kebijakan nasional pengintaian ekonomi di dunia cyber.” Ketiga mantan pejabat keamanan nasional AS itu menengarai adanya keharusan dari Beijing untuk menumbuhkan ekonominya secara tajam guna memperbaiki nasib penduduknya. “Menurut Cina, mencuri inovasi dan kekayaan intelektual lebih efisien,” tulis mereka, “daripada menghabiskan biaya dan waktu untuk menciptakan hasil pemikiran sendiri.”

Hal itu ada benarnya, meski patut ditekankan bahwa serbuan Beijing lewat Internet itu bukanlah petualangan a la Robin Hood yang mencuri kekayaan di bidang teknologi dan menyebarkannya kepada orang-orang. Alasan utama spionase Cina itu adalah terancamnya rezim oleh keterbukaan informasi. Bahkan, oleh pikiran rakyatnya sendiri. Hal yang biasa terjadi pada despotisme.

Apapun pikiran Cina ketika meretas kami, mereka tidak bisa menghentikan terbitnya berita. Mereka cuma memperbesar rasa malu karena serangannya berhasil dideteksi dan diberitakan. Mungkin, mereka kini takkan mengizinkan kami masuk ke negerinya, mengusik para jurnalis kami, atau mengganggu bisnis kami di Cina.

Sementara itu, kami tahu FBI tengah menyelidiki peretasan media oleh Cina dan menganggapnya sebagai ancaman keamanan nasional. Model kejahatan mereka pun usang, dan dilakukan oleh pemerintah yang berambisi menjadi negara adikuasa berikutnya namun bertingkah macam korporasi raksasa berisi para pencuri.

Cina pernah jadi pusat peradaban manusia. Namun, di dunia digital, Cina masih barbar. Apapun yang coba mereka pelajari dari kami dengan cara sembunyi-sembunyi, dunia kini mengetahui lebih banyak tentang mereka.

 

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/10/10/mbn1ru-kongres-as-minta-fbi-investigasi-huawei

Kongres AS Minta FBI Investigasi Huawei

Wednesday, 10 October 2012, 04:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Sebuah komisi di Kongres Amerika Serikat (AS) mengatakan akan meminta FBI untuk menginvestigasi sebuah laporan yang menatakan perusahaan Cina, Huawei, melakukan korupsi dan suap untuk memperoleh kontrak di AS.

Huawei adalah satu dari dua pabrik peralatan telekomunikasi Cina yang oleh komisi intelijen DPR Amerika direkomendasikan untuk dilarang masuk ke pasar Amerika karena produk-produknya dapat digunakan dalam spionase.

Seperti dilaporkan ABC, Selasa (9/10), laporan komisi tersebut menyusul investigasi selama 11 bulan terhadap Huawei Technologies Co Ltd dan saingannya yang lebih kecil, ZTE Corp.

Kedua perusahaan itu selama ini berusaha melawan kecurigaan Kongres Amerika dan memperluas bisnis mereka di Amerika Serikat, setelah menjadi pemain utama dalam pasar dunia.

Sebelumnya tahun ini, Huawei, yang sudah berada di Australia sejak 2004, diblokir dari proses tender untuk Jaringan Broadband Nasional karena alasan keamanan nasional.

Kekhawatiran Komisi Kongres Amerika tadi jelas akan meredupkan masa depan kedua perusahaan itu di Amerika dan mungkin juga akan menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan perdagangan AS-Cina.

Ketua Komisi, Mike Rogers, mengatakan, perusahaan-perusahaan yang menggunakan peralatan Huawei melaporkan “sejumlah tudingan”, antara lain pengiriman data ke Cina pada malam hari.

Mike Rogers, seorang mantan agen FBI, mengatakan, kekhawatiran pihaknya ditambah lagi dengan apa yang dilukiskannya sebagai tidak adanya kerja sama dari pihak perusahaan dalam investigasi.

Komisi merekomendasikan agar Komisi Investasi Asing di Amerika Serikat, yang mengevaluasi risiko keamanan nasional dari investasi asing, sebaiknya memblokir deal yang menyangkit Huawei atau ZTE.

Sementara itu, pabrik peralatan networking, Cisco Systems, telah mengakhiri kemitraan yang sudah lama dengan ZTE menyusul investigasi internal atas tuduhan bahwa perusahaan tersebut menjual produk Cisco ke Iran.

 

http://www.executivenewsnet.com/exclusive-eu-cites-chinese-telecoms-huawei-and-zte-for-trade-violations/

By Daniel Bases

NEW YORK |
Sat May 18, 2013 3:25am EDT

NEW YORK (Reuters) – Europe’s tip trade central for a initial time late on Friday strictly cited Chinese mobile telecommunications apparatus makers Huawei and ZTE Corp for violating anti-dumping and anti-subsidy guidelines.

European Union Trade Commissioner Karel De Gucht pronounced he was prepared to launch a grave review into anti-competitive function by these Chinese companies in sequence to strengthen a “strategic” zone of Europe’s economy.

“Huawei and ZTE are transfer their products on a European market,” De Gucht told Reuters in an disdainful talk before enchanting with U.S. businesses as partial of his preparations for negotiating a Transatlantic giveaway trade agreement with a United States. Those talks are approaching to start in July.

An review now into sales practices of Chinese telecoms apparatus companies would open adult a new front in a multibillion-euro trade descent opposite a vicious partner.

The EU is China’s many critical trade partner, while for a EU, China is second usually to a United States. Chinese exports of products to a 27-member confederation totaled 290 billion euros ($372 billion) final year, with 144 billion euros going a other way.

Cheap collateral for these Chinese companies “creates a twisted personification margin and that is what this is about,” De Gucht said, referring to Huawei and ZTE, respectively a world’s No. 2 and No. 5 telecom apparatus makers.

Huawei denied it had damaged any rules.

“In Europe and in all markets, Huawei always plays acceptable and we win business and trust from a business by a innovative record and peculiarity service, rather than around pricing or subsidies,” a association pronounced in a matter e-mailed to Reuters.

Separately, a central China Daily quoted Huawei’s Western Europe boss Tao Jingwen as observant that a firm’s rivals were blaming a association for their possess failures.

“Some European companies have blamed Chinese companies for their losses, though infrequently they were caused by their possess laziness,” Tao pronounced in a news carried before a announcement of De Gucht’s remarks.

ZTE could not be reached immediately for comment, though a association has also in a past denied benefiting from bootleg state support.

A STRATEGIC PAUSE

De Gucht’s bureau on Wednesday pronounced an review was prepared though put on hold. At a time no companies were strictly named. The postponement is to concede serve negotiations with China in hopes for a resolution.

“We have already had 3 rounds of negotiations on that, though though any acceptable outcome,” he said.

“I consider it is improved for a whole universe economy and trade that these dual large trade partners come to an gentle resolution on what is in fact a really vital and essential sector. But we need dual to tango and we have a required solve to go for it if necessary,” he said.

 

http://www.businessweek.com/news/2012-10-07/huawei-zte-provide-opening-for-china-spying-report-says

By Eric Engleman

October 08, 2012

Huawei Technologies Co. and ZTE Corp. (763), China’s two largest phone-equipment makers, provide opportunities for Chinese intelligence services to tamper with U.S. telecommunications networks for spying, according to a congressional report released today.

The House intelligence committee report said the companies failed to cooperate with a yearlong investigation and to adequately explain their U.S. business interests and relationship with the Chinese government.

“Huawei and ZTE seek to expand in the United States, but as a result of our investigation, we do not have the confidence that these two companies with their ties to the Chinese government can be trusted with infrastructure of such critical importance,” the committee’s chairman, Michigan Republican Mike Rogers, said.

The U.S. government should block acquisitions or mergers by Huawei and ZTE, the report said. Government agencies and contractors shouldn’t use equipment from the companies, and U.S. intelligence agencies should “remain vigilant and focused on this threat,” the report recommended.

The House investigation found credible reports of illegal behavior by Huawei, including immigration violations, bribery and corruption, based on statements from current and former employees, according to the report. Allegations will be referred to federal agencies including the Homeland Security and the Justice departments, according to the report, which didn’t provide full details or identify the accusers.

‘Political Distraction’

The committee will forward information on a “clear case of bribery in order to get a contract here in the United States” to the Federal Bureau of Investigation, probably tomorrow, Rogers said at a U.S. Capitol news conference today with the panel’s top Democrat, Maryland Representative C.A. “Dutch” Ruppersberger.

Huawei, in a statement today, said the report “employs many rumors and speculations to prove non-existent accusations.” The committee pre-determined the outcome of its investigation, the company said.

“The quality, the integrity of our products are world proven,” William Plummer, a Washington-based spokesman for the company, said in an interview after the committee members spoke. “It is a political distraction, it is a dangerous thing, to suggest that you can solve these vulnerabilities by embargoing a company. It’s a false sense of security. It ignores the fact that this is a global industry.”

‘State Influence’

Dai Shu, a ZTE spokesman, called it “noteworthy” that “after a yearlong investigation, the committee rests its conclusions on a finding that ZTE may not be ‘free of state influence.’” That standard “would apply to any company operating in China,” Dai said in an e-mailed statement.

Almost all telecommunications-infrastructure equipment sold in the U.S., by any company, contains Chinese-made components, Dai said. “ZTE recommends that the committee’s investigation be extended to include every company making equipment in China,” including Western companies that use equipment made by Chinese joint-venture partners and suppliers, Dai said.

ZTE shares fell 6 percent to HK$12.60 at the close of Hong Kong trading, the biggest decline since Aug. 27. The stock has lost 48 percent this year, compared with a 13 percent gain for the benchmark Hang Seng Index.

Rogers and Ruppersberger announced the probe of the Chinese companies last November, citing concerns about hacking into U.S. systems and theft of intellectual property. U.S. counterintelligence officials called China the world’s biggest perpetrator of economic espionage in a report last year, saying the theft of sensitive data is accelerating and jeopardizing an estimated $398 billion in U.S. research spending.

Odd Behavior

“Private-sector entities in the United States are strongly encouraged to consider the long-term security risks associated with doing business with either ZTE or Huawei for equipment or services,” the report says.

The committee received reports that routing equipment supplied by Huawei to U.S. customers “acted oddly,” Rogers said. He cited a process known as beaconing, which he said involves unauthorized processing and sending of information. One example would be a router that turns on in the middle of the night and sends large packets of data to China, he said.

Huawei first learned of the beaconing allegation at a House intelligence committee hearing last month, and it’s unclear what the committee is referring to, Plummer said in an interview.

 

http://inet.detik.com/read/2013/05/08/133448/2241057/399/markas-huawei-digerebek

Rachmatunisa – detikinet
Rabu, 08/05/2013 14:30 WIB
Bern – Huawei terancam akan kehilangan pesanan peralatan telekomunikasi cukup besar di Swiss. Swisscom, provider telekomunikasi utama di negara tersebut, memperingatkan akan menghapus Huawei dari daftar pemasok, jika perusahaan asal China ini terbukti melanggar hukum setempat.

Dilaporkan Cellular-news, Rabu (8/5/2013), kantor Huawei di Swiss didatangi pihak kepolisian pekan lalu. Penggerebekan ini mengharuskan sembilan orang karyawan diamankan.

Kepolisian mengklaim, karyawan Huawei terpaksa ditangkap karena melanggar aturan imigrasi. Diduga, beberapa staf dengan visa untuk kunjungan wisata, menggunakannya untuk bekerja di Swiss.

“Jika tudingan ini terbukti, kami tak akan lagi menggunakan Huawei sebagai pemasok. Kami saat ini sudah mencari alternatif lain pengganti Huawei,” kata CEO Swisscomm, Carsten Schloter.

Dia menyebutkan, ini berhubungan dengan kepercayaan dan mereka harus memastikan pemasoknya mematuhi undang-undang Swiss. Huawei sendiri selama ini sudah dipercaya Swisscomm menjadi pemasoknya untuk divisi landline service.

Serikat Pekerja Laporkan Menagement PT Huawei ke KPK Atas Dugaan Kasus Suap di Imigrasi
Friday 22 Feb 2013 00:33:13
JAKARTA, Berita HUKUM – Upaya hukum dari Serikat Karyawan Pekerja Sehati dari PT Huawei Tech Investment, perusahaan asing yang beralamat di Kantor Pusat Plaza BRI BRI Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46 Jakarta, memasuki babak baru. Hari Kamis (21/2), beberapa perwakilan serikat pekerja PT Huawei Tech Investment telah melaporkan managemen dan petugas imigrasi serta menyerahkan bukti-bukti yang mereka punya ke KPK terkait kutipan masuk pekerja asing asal RRC.

Setelah membuat laporan resmi kepada KPK, Paulin Pasaribu dan rekan-rekan serikat pekerja langsung memberikan keterangan kepada wartawan.

Paulin Pasaribu merupakan salah seorang pengurus serikat pekerja SBSI di PT Huawei mengungkapkan bahwa, “pelaporan atas dugaan penyuapan kepada pihak imigrasi, sebelumnya kami sudah melaporkan kasus ini ke imigrasi, serta Polda Metro Jaya, namun tidak mendapat tanggapan,” ujar Paulin Pasaribu.

Pihak serikat pekerja melaporkan secara resmi Managemen PT Huawei Tech Investment ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Begitu juga menurut rekan Paulin, para pekerja asal RRC sangat arogan dan kasar terhadap pekerja Indonesia, bila pekerja muslim terlambat waktu sholat, kami dimarahin bahkan disuruh push up.

Sementara ketua NIKEUBA-SBSI PT Huawei Tech, Heru Waskito Krisna Murti ST telah mendapat surat pemecatan, sedangkan saudari Paulina Pasaribu ST sendiri kerena menjabat bendahara dalam Pengurus Komisariat Serikat Pekerja yang di komandoi Heru Waskito Krisna Murti ST juga sudah mendapat surat SP3.

Kepala Biro Operasional Kepegawaian HRD PT Huawei Tech Investment, Dani Ristandi dan Humas-nya Anthony Willy tidak bersedia mengangkat telepon ketika pewarta BeritaHUKUM.com mencoba mengirimkan SMS juga engan menjawab kelaripikasi tentang laporan dan masalah pekerja asing ilegal, juga balasan atas email yang telah dikirim, hinga saat ini belum juga mendapat tanggapan dan jawaban resmi.

Dirjen Imigrasi melalui Staf Humas Heriawan Rabu (20/2) mengatakan kepada pewarta BeritaHUKUM.com bahwa, “silahkan dilaporkan dan bantu kami bila ada menemukan pelanggaran dalam pungutan terhadap tenaga kerja asing,” ujarnya sambil mengatakan pak Dirjen sendiri sedang ada meeting.(bhc/put)

workwithout permit2

hasil Investigasi:

http://intelligence.house.gov/sites/intelligence.house.gov/files/Huawei-ZTE%20Investigative%20Report%20%28FINAL%29.pdf

Huawei-ZTE Investigative Report (FINAL)

 

MoU Kemenakertrans dan Kapolri

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KEP.220/MEN/X/2010
Nomor : B/21/X/2010
TENTANG
PELAKSANAAN KOORDINASI PENEGAKAN HUKUM BIDANG
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu sepuluh
(07-10-2010) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si., selaku MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

2. JENDERAL POLISI Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. selaku
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, diperlukan pemberdayaan secara optimal melalui
pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

b. bahwa PIHAK PERTAMA adalah instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan

c. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

 

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari
Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka koordinasi penegakan
hukum di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai peraturan
perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai pedoman bagi PARA
PIHAK dalam rangka koordinasi penegakan hukum di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya pelaksanaan
koordinasi penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian yang berkeadilan, serta menghormati hak azasi
manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi penanganan:
a. calon TKl/TKI yang tidak sesuai prosedur;
b. tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai prosedur;
c. pemalsuan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensi;
d. mogok kerja dan unjuk rasa; dan
e. permasalahan di permukiman transmigrasi.

Pasal 3

Dalam rangka koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup
Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK melakukan hal-hal sebagai
berikut:

a. saling memberikan informasi tentang adanya indikasi, rencana dan
perbuatan pihak tertentu yang melanggar hukum ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dengan mendahulukan tindakan
preventif.

Pasal 4

Dalam hal terdapat pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, segera dilakukan penanganan secara bersama-sama sesuai
dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibentuk Tim Kerja Pusat
yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang keanggotaannya terdiri dari
PARA PIHAK dengan memperhatikan usulan PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

(2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan penanganan masalah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. melakukan penanganan permasalahan yang terjadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2;
c. menyusun teknis pelaksanaan penanganan masalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, ke dalam bentuk Standar Operasional
Prosedur (SOP).

(3) Dalam hal terjadi permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
yang mempunyai dampak nasional maupun internasional maka dibahas
oleh PARA PIHAK dalam forum pimpinan.

Pasal 6

PARA PIHAK mendorong terbentuknya Tim Kerja di tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota, sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan
tanggung jawab masing-masing.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan
secara berkala oleh PARA PIHAK dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan
masukan dalam pengembangan kerjasama selanjutnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 9

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur
dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan
ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh PARA PIHAK,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.

 

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

 

 

KSBSI-Sehati in MAYDAY, 1 May 2013, BURUH BERSATU tak bisa di kalahkan!!

revo.jpg

Siapapun orang nya, dari manapun asal usul suku nya, apapun Agama nya, dimanapun kerja nya, setinggi apapun jabatannya,,,, selama masih di gaji / di upah, semua adalah “Buruh”,

pegawai bank, guru, teknisi, tukang becak, tukang ojek, engineer, pegawai pabrik, kuli angkut pelabuhan, dll… selama masih di gaji / di upah, semua adalah “Buruh”

jangan putar balikkan pengertian dengan stigma meng-kelaskan manusia.

Mayday, bukanlah happy birthday semata, dan bukanlah ceremonial romantisme belaka, namun jadikanlah MayDay sebagai starting day untuk membuat perhitungan evaluasi pada penguasa atas point-point yang masih mereka ingkari alias belum dilaksanakan, juga sebagai starting day untuk mengangkat issue-issue panas terbaru terkait perburuhan.

dan ketika semua buruh lintas serikat, lintas federasi, lintas konfederasi bersatu dengan beberapa issue yang mengerucut, pukulan pada penguasa tak terkira dahsyat nya.

  • 1. HAPUSKAN SISTEM “Outsourcing”.
  • 2. TOLAK POLITIK UPAH MURAH.
  • 3. STOP UNION BUSTING.
  • 4. LAKSANAKAN BPJS.
  • 5. LAKSANAKAN JAMKESMAS.
  • 6. STOP DISKRIMINASI PEKERJA.

Sehati pun turut ambil bagian dalam aksi 1 May 2013.

bersama berbagai elemen buruh berbaur menjadi satu mengumandangkan semua tuntutan.

secara khusus pun Sehati didampingi KSBSI telah melakukan berbagai persiapan-persiapan terkait issue Sehati-Huawei, juga setting pra-Mayday.

Bersama KAPOLDA METRO JAYA, membahas UNION BUSTING dan agenda MayDay.

21310_4252401688169_286252646_n 383352_4252565252258_855933372_n

Bersama KOMISI IX DPR/RI membahas issue pelanggaran ketenagakerjaan.

252268_4263193357954_1423592747_n 396877_4262865789765_899365791_n

MayDay, 1 May 2013

37018_4272920361123_605631488_n 316321_4272559912112_1451561554_n 524829_4272577272546_470420215_n buruh bersatoe Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 Camera 360 IMG-20130501-00354 Semarang Selatan-20130501-00355

Update Progress Implementasi Perjanjian Bersama 30-Nov-12

Dear All,

pada tanggal 21-Dec-12 teman2 yang didampingi pengurus Sehati sudah bertemu dengan Kepala HRD (Pak Dani KR) dan  Rista (HR Staf) yang memang waktu sangat2 terbatas dikarenakan pihak HRD mempunyai jadwal yang sangat2 padat.

berikut dibawah ini kutipan PB untuk poin 1 & 2 (karena keterbatasan waktu maka meeting kita concern u poin 1&2).

ScreenHunter_6

Adapun realisasi PB & hasil yang sudah kita meetingkan tanggal 21-Dec-12 tsb adalah sbb:

1.   Bagi karyawan outsource yang masih sesuai UU no.13/2003 juncto Kep.100/MEN/VI/2004 serta PERMEN 19 thn 2012 mengenai pengaturan outsourcing; Karyawan outsourcing hw yang masih menjalani kontrak satu kali (1x) ataupun dua kali 2x, dan bila habis kontraknya maka akan kembali menandatangani kontrak dengan pihak outsourcing  sesuai peraturan yang berlaku, dengan masa habis kontraknya TIDAK LEBIH DARI 18 NOVEMBER 2013.

 

2. Bagi karyawan outsource yang tidak sesuai UU no.13/2003 juncto Kep.100/MEN/VI/2004 serta PERMEN 19 thn 2012 maka OTOMATIS AKAN DIANGKAT KARYAWAN TETAP HUAWEI atau PKWTT

Adapun yang tidak sesuai adalah sbb:

-          Kontrak kerja lebih dari dua kali (2x) dan terutama pada kontrak ketiga tidak adanya waktu jedah selama 30 hari.

-          Probation dalam Kontrak kerja

3. Bagi karyawan kontrak  Huawei yang masih sesuai UU no.13/2003 juncto Kep.100/MEN/VI/ ; Karyawan  yang masih menjalani kontrak satu kali (1x) ataupun dua kali 2x, dan bila habis kontraknya maka akan kembali menandatangani kontrak dengan Huawei sesuai peraturan yang berlaku, artinya kalaupun kontrak ketiga harus ada jedah selama 30 hari dan tidak digaji, sebelum pelaksanaan/penandatanganan kontrak ketiganya.

4. Bagi karyawan kontrak  Huawei tidak sesuai UU no.13/2003 juncto Kep.100/MEN/VI/2004 maka OTOMATIS AKAN DIANGKAT KARYAWAN TETAP HUAWEI atau PKWTT

Adapun yang tidak sesuai adalah sbb:

-          Kontrak kerja lebih dari dua kali (2x) dan terutama pada kontrak ketiga tidak adanya waktu jedah selama 30 hari.

-          Kontrak kerja lebih dari dua kali (2x) kontrak ketiga tidak adanya waktu jedah selama 30 hari, berpindah2 outsource, dsb

-          Probation dalam Kontrak kerja.

5. Bagi karyawan kontrak  outsource maupun kontrak Huawei yang tidak sesuai UU no.13/2003 juncto Kep.100/MEN/VI/2004 serta PERMEN 19 thn 2012 yang habis masa kontraknya dibulan Desember ini, pihak HRD akan mengkoordinasikan di internal (khusus kontrak Huawei) dan dengan pihak outsource (khusus kontrak outsource) tanggal 26 December dan akan merealisasikan pengangkatan sebagai karyawan tetap atau PKWTT.

6. Untuk selebihnya yang berhubungan dengan karyawan kontrak maupun outsourcing dan realisasi PB, HRD akan mengeksekusi start bulan Januari 2013, dan setiap bulannya HRD akan mengirimkan list karyawan2 yg habis masa kontraknya.

harap kawan-kawan bisa lebih  proaktif (hub HRD, kontrak yang sudah berkali-kali harap di catat data-data tanggalnya, kontrak yang mensyaratkan probation, harap di capture point probation nya, kirim by email k HRD cc ke pengurus)

 

Terimakasih atas segala dukungan, semangat dan doa nya.

Thanks God…!! Gerbang Perubahan telah terbuka, mari memulai babak baru.

Puji  syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga setelah mengalami proses cukup panjang dari beberapa tahap perundingan, melewati berbagai tekanan, Intimidasi, pembusukkan, fitnah, tuduhan miring dan lain-lain,

akhirnya pihak Management PT. Huawei Tech Investment harus menyadari kenyataan bahwa apa yang terjadi dan berlaku  selama ini adalah kekeliruan besar yang juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang HAM, Undang-Undang penggunaan Tenaga Kerja Asing, Undang-Undang Serikat Pekerja, dll.

also Thanks a lot  to Pak KetUm and to all SEHATI Soldiers, Kalian luar biasaaahh…!!

captured2captured3captured4

Muhaimin Resmi Terbitkan Permenakertrans Outsourcing

http://www.jpnn.com/read/2012/11/17/147158/Muhaimin-Resmi-Terbitkan-Permenakertrans-Outsourcing-

 

NASIONAL

Sabtu, 17 November 2012 , 04:00:00

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Muhaimin Iskandar telah menandatangani Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans)  tentang pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya (outsourcing). Saat ini Permenakertrans baru itu sudah dikirimkan ke Kemhukham untuk disahkan sebagai berita negara dan diundangkan secara resmi.

“Saya sudah tandatangan kemarin (Kamis) dan saat ini posisinya sedang dalam proses diundangkan di Kemenkumham,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (16/11).

Muhaimin mengatakan dalam aturan baru itu, pekerjaan outsourcing ditutup kecuali untuk lima jenis pekerjaan yaitu jasa pembersihan (cleaning service), keamanan, transportasi, katering dan Jasa Migas Pertambangan.

Untuk mempermudah, Muhaimin meminta istilah outsourcing lebih baik tidak lagi digunakan dan diganti memakai istilah dua jenis pola hubungan kerja yaitu pola hubungan kerja dengan PPJP atau (Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja) yang meliputi yang hanya meliputi 5 jenis pekerjaan tersebut.

Sedangkan pola hubungan kerja kedua adalah pemborongan yang menggunakan sub kontrak perusahaan atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Kemarin rapat tripartit terakhir sudah hampir dipastikan semua bisa memahami karena sudah ada solusi yaitu melalui pemborongan. Jadi kalau lima jenis itu bisa menggunakan perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) atau yang dulu disebut outsourcing. Selain lima  jenis itu maka harus menggunakan model kerja pemborongan,” kata Muhaimin.

Muhaimin menambahkan dengan ditandatanganinya permenakertrans soal outsourcing tersebut, maka pengaturan pelaksanaan outsourcing harus segera dilaksanakan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Sebelumnya, Muhaimin mengatakan akan melakukan pengawasan yang lebih ketat bagi pelaksanaan kerja alih daya atau outsourcing tersebut.

Muhaimin menambahkan  Pemerintah tidak akan segan-segan  mencabut  ijin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja.

Selama ini penerapan sistem outsourcing di perusahaan cukup banyak yang menyimpang, terutama dalam hal gaji di bawah upah minimum, pemotongan gaji, tidak adanya tunjangan, tidak asuransi pekerja maupun tidak adanya pemenuhan hak dasar lainnya seperti jaminan sosial.

“Selama ini  Kemnakertrans telah menerjunkan tim khusus untuk melakukan pendataan perusahaan-perusahaan di daerah dengan berkoordinasi  dinas-dinas ketenegakerjaan setempat,” kata  Muhaimin.

Muhaimin mengatakan pihaknya masih terus berupaya untuk melakukan pendataan, verifikasi dan penataan ulang perusahaan-perusahaan outsoursing untuk mendapatkan informasi dan data lengkap dari  perusahaan-perusahaan outsourcing tersebut di tanah air. (fat/jpnn)